Modul : sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah edisi kedua

konsep dasar akuntabilitas didasarkan pada klasifikasi responsibilitass manajerial pada setiap tingkatan dalam organisasi untuk mendukung pelaksanaan kegiatan pada tiap bagian secara efisien dan efektif. Masing-masing individu pada setiap ajjaran aparatur bertanggung jawab atas setiap kegiatan yang dilaksanakan pada bagiannya. Konsep inilah yang membedakan adanya kegiatan-kegiatan yang terkenda…

Undang-undang pemilihan gubernur, bupati dan walikota

Undang-undang RI Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan gubernur, bupati dan walikota menjadi undang-undang

Kajian paradigma membanugun organisasi pembelajar (building learning organiza…

Pada dasarnya, buku modul ini merupakan panduan pembelajaran yang berisi informasi tentang agenda pembelajaran mata diklat tenteng kajian paradigma, khususnya Paradigma Organisasi Pembelajar baik yang terstruktur maupun yang tidak terstruktur.

Kajian kebijakan publik

Kajia Kebijakan Publik diarahkan pada pembahasan pengelolaan kebijakan (managing policy) baik dalam konteks proses kebijakan secara teknis maupun secara sosio-politik pada lingkup nasional, sektoral ataupun daerah. Adapun hasil belajar dari Kajian Kebiajakan Publik agar peserta diklat mempunya kemampuan memahami dan menerapkan pengelolaan kebijakan publik sesuai lingkup tugas di instasinya. Has…

Undang-undang perpajakan tahun 2000

Buku ini terdiri dari Undang-Undang Perpajakan No. 16, 17, 18, 19 dan No. 20 tahun 2000, dan Undang-Undang ini adalah perubahan Undang-Undang tahun-tahun sebelumnya. Buku ini berisi: 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2000 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang pajak penghasilan. 2. Penjelasan atas Undang-Undang Republik Indonseia Nomor 17 tahu…

Gratifikasi Akar Korupsi

Dengan latar belakang rendahnya pemahaman masyarakat Indonesia atas gratifikasi yang dianggap suap sebagai salah satu jenis tindak pidana korupsi, maka Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) berinisiatif untuk menerbitkan Buku Saku Memahami Gratifikasi. Diharapkan buku saku ini dapat menjadi pedoman bagi selu- ruh masyarakat Indonesia untuk memahami definisi dan konsep gratifikasi serta…

Pedoman Penyusunan pelaporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah

Edisi

-

ISBN/ISSN

-

Deskripsi Fisik

37 hlm.; ilus.: 22 cm

Judul Seri

-

No. Panggil

S 352.48 PED

Peraturan kepala lembaga administrasi negara nomor : 10 tahun 2011 tentang pe…

Edisi

-

ISBN/ISSN

-

Deskripsi Fisik

22 hlm.: 21 cm

Judul Seri

-

No. Panggil

YS 344.07 PER

Sankri : sistem administrasi negara kesatuan republik Indonesia

Edisi

Cet. 1

ISBN/ISSN

979-3625-57-0

Deskripsi Fisik

xiii, 527 hlm.; ilus.: 25 cm

Judul Seri

-

No. Panggil

YS 351 SAN

Undang-undang Republik Indonesia nomor 2 tahun 2012 tentang pengadaan tanah u…

Edisi

-

ISBN/ISSN

-

Deskripsi Fisik

43 hlm.: 29 cm

Judul Seri

-

No. Panggil

R 348.598 UND

Peraturan pemerintah Republik Indonesia nomor 28 tahun 2012 tentang pelaksana…

Edisi

-

ISBN/ISSN

-

Deskripsi Fisik

46 hlm.: 29 cm

Judul Seri

-

No. Panggil

R 348.598 PER

Peraturan Presiden Republik Indonesia nomor 71 tahun 2012 tentang penyelengga…

Edisi

-

ISBN/ISSN

-

Deskripsi Fisik

43 hlm.: 29 cm

Judul Seri

-

No. Panggil

R 348.598 PER

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama :…

Edisi

1

ISBN/ISSN

-

Deskripsi Fisik

152 Hlm

Judul Seri

-

No. Panggil

2X4.6598 REP U