Grand Design Pendidikan dan Kebudayaan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Timur ini disusun sebagai dokumen perencanaan jangka panjang (long term planning) dapat disebut sebagai pengejawantahan rencana pembangunan jangka panjang (RPJP) bidang pendidikan dan kebufayaan di Provinsi Jawa Timur. Grand Design ini disusun untuk memberikan pedoman, petunjuk, referensi dalam menyusun Rencana…
Seirama dengan membaiknya tingkat kesadaran hukum masyarakat sebagai hasil pelaksanaan pembangunan di bidang hukum dewasa ini, harus diimbangi pula dengan meningkatnya kualitas pengetahuan dan kompetensi aparat pelaksana. Oleh karenanya, buku ini dimaksudkan untuk memperkaya pemahaman sekaligus menjadi sandaran hukum bagi berfungsi sebagai jendela informasi bagi komunitas peminat ketatalaksanaa…
Buku ini terdiri dari Undang-Undang Perpajakan No. 16, 17, 18, 19 dan No. 20 tahun 2000, dan Undang-Undang ini adalah perubahan Undang-Undang tahun-tahun sebelumnya. Buku ini berisi: 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2000 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang pajak penghasilan. 2. Penjelasan atas Undang-Undang Republik Indonseia Nomor 17 tahu…
Selayang pandang DPRD prov. jawa timur dimaksudkan sebagai sarana penyebaran informasi mengenai hal-hal yang bersangkutan dengan tugas, fungsi dan wewenang, serta berbagai hal yang berkaitan dengan kegiatan alat kelengkapan DPRD jawa timur.
Dalam upaya meningkatkan minat baca dan kegemaran membaca , pemerintah melalui badan perpustakaan dan kearsipan provinsi jawa timur telah melakukan penyelenggaraan layanan perpustakaan kepada masyarakat secara langsung.
Perpustakaan adalah institusi pengelola koleksi karya tulis, karya cetak, dan karya rekam secara profesional.
Kompilasi peraturan menteri desa, pembangunan daerah tertinggal dan transmigrasi ini adalah buku kumpulan peraturan menteri yang didalamnya memuat peraturan Menteri Nomor 3 tahun 2015 tentang pendampingan desa, peraturan menteri nomor 4 tahun 2015 tentang pendirian, pengurusan dan pengelolaan dan pembubaran Badan Usaha Milik Desa dengan Peraturan Menteri Nomor 22 tahun 2016 tentang penerapan pr…